Medan-persatuannews.com. Transparansi adalah jantung dari keuangan publik yang sehat. Tanpa keterbukaan, kebijakan fiskal berisiko menjadi sekadar instrumen kekuasaan—dijalankan untuk kepentingan elit birokrasi dan oligarki, bukan untuk kesejahteraan rakyat.
Demikian kesimpulan orasi ilmiah yang disampaikan Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP. Orasi yang berjudul Transparansi Pengelolaan Keuangan Publik ini disampaikan dalam rangka Deklarasi pembentukan Gerakan Kaya Raya Bersama Rakyat Indonesia (GKR-BRI) bertepatan dengan memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.
Deklarator dipimpin Syarifuddin Siba, dihadiri para tokoh lintas agama, lintas etnis, lintas profesi diantaranya Dr. Parlindungan Purba, Prof. Basyaruddin, MS, H. Ruslan, SH, Daudsyah Munthe, Datuk Adil F. Haberham bertempat di AOBI Café Jalan Singgalang No. 1 Medan.
Sebelumnya Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP yang juga Ketua Program Studi MAP-UMA dan Sekjen PB. Ikatan Sarjana Melayu Indonesia ini menguraikan bahwa Media yang bebas dan independen menjadi benteng terakhir transparansi. Tanpa media yang berani, informasi anggaran mudah direkayasa dan dikaburkan.
Baca juga :
- Tinjau Kantor Sekretariat Prof Bahdin Tegaskan Komitmen Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Segala Bencana
- Menelisik Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Timah.
- PW. Persatuan Islam (PERSIS) Sumut Kecam Aksi Penganiayaan Seorang Pemuda Hingga Tewas di Masjid Agung Sibolga
Maka, langkah memperkuat keterbukaan fiskal harus didukung oleh ekosistem informasi yang sehat—birokrasi terbuka, media independen, dan masyarakat sipil yang kritis. Transparansi bukan hanya tentang melihat, tetapi tentang mempercayai, artinya keberhasilan fiskal tidak diukur semata oleh neraca dan pertumbuhan, tetapi oleh sejauh mana kebijakan tersebut menciptakan keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan.

Orasi ilmiah ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat sipil khususnya GKR-BRI agar dapat bergerak menciptakan situasi pengelolaan keuangan publik yang selama ini terkesan transparansi semu dan berada diruang samar bahkan gelap karena alasan “Rahasia Negara”, ke ruang yang terang sehingga pengelolaan keuangan publik menjadi lebih berkualitas dan memenuhi prinsip transparansi.
Diakhir orasi, Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP merekomendasikan agar GKR-BRI berperan sebagai penggerak agar publik mampu mengakses data / informasi anggaran secara komprehensip untuk tujuan analisis dan advokasi.
Pewarta: M Ash Siddiqqi
Editor: Abdul Aziz





