Medan-persatuannews.com. Suasana Warung Kopi Wak Dollah pagi itu mendadak riuh. Bukan karena harga pisang goreng yang naik, melainkan karena pemandangan di SPBU yang terletak tepat di seberang jalan. Beberapa petugas kepolisian dan dinas terkait sedang berjejer rapi, menggelar razia gabungan khusus pajak kendaraan bermotor. Setiap pengendara yang hendak mengisi bensin langsung diarahkan ke jalur pemeriksaan.
Di pojok warung, Dadang sedang meniup secangkir kopi hitamnya yang masih mengepul. Matanya tidak lepas dari sebuah sepeda motor tua yang sedang dituntun pemiliknya menjauh dari antrean bensin. “Nah, tengok itu, kena jaring juga si Mat Bongak,” celetuk Dadang sambil terkekeh geli. “Pasti mati pajak keretanya,”
Arief, yang duduk di seberangnya sambil mengunyah tahu isi, ikut menoleh. “Ya wajarlah, Dang. Pajak itu kan kewajiban. Setahuku 82% pajak untuk Pembangunan, mau pakai apa jalan raya dibangun ?, ya harus modal lewat pajak kendaraan. Kalau semua mogok bayar, dari mana pemerintah punya duit buat memperbaiki jalan berlubang di depan gang kita itu?”
Baca juga :
- Darah Sebagai Amanah Dan Tanggungjawab Hidup
- Hari Lingkungan Hidup 2026 : KIH Sumut dan PLN Tanam 250 Pohon di Belawan Lawan Triple Plenatary Crisis
- Dolar Dalam Konflik AS,Israel-Iran
- Menjaga Bumi, Belajar dari Guru Rimba
“Sok tau aja kau nih, memang sejauh apa yang kau tahu tentang pajak ?” ujar Dadang. Narto, yang sedari tadi sibuk mengisap rokoknya, langsung menyambar, “Betul kata kau, Rief. Pajak itu pilar pembangunan. Tapi masalahnya, caranyalah yang bikin jantungan. Masak razianya di dalam SPBU? Orang mau beli bensin karena tangki minyaknya sudah kedip-kedip sekarat, eh malah dihadang disuruh bayar pajak. Itu namanya ‘pembajakan’ di tempat kritis!”
“Hahaha! Betul juga,” timpal Dadang. “Ibaratnya kita sudah kebelet ke kamar mandi, pas mau masuk pintu, ditagih uang kos bulanan dulu. Kan bisa rontok iman di tempat.”
Wak Dollah, sang pemilik warung yang sedang mengelap meja di dekat mereka, tidak tahan untuk tidak ikut sumbang suara. “Alah, kalian ini cerita pajak serius kali,” kata Wak Dollah sambil meletakkan sepiring mendoan hangat. “Kalau menurut aku, razia di SPBU itu sebenarnya strategi psikologis tingkat tinggi dari pemerintah.” Ujar Wak Dollah, “Maksudnya gimana, Wak?” tanya Arief penasaran.
“Ya kamu pikirlah. Orang kalau mau isi bensin kan bawa dompet dan bawa uang tunai. Kalau razianya di pinggir jalan biasa, alasannya pasti klasik: ‘Dompet tertinggal di rumah, Pak’. Nah, kalau di SPBU, mana bisa pakai alasan itu? Mau beli bensin pakai apa? Pakai daun kelor? Jadi, petugas tinggal bilang, ‘Oh, bawa dompet kan? Berarti uang pajaknya ada. Silakan bayar di mobil Samsat keliling sebelah sana’. Modus bohong langsung patah!”
Warung kopi itu langsung dipenuhi gelak tawa. “Tapi dipikir-pikir, Wak,” ujar Narto setelah tawanya mereda, “kita ini warga negara yang patuh kok. Kami mau bayar pajak. Cuma ya itu, kami juga pengen feedback-nya instan. Jangan cuma razianya yang instan dan kreatif di SPBU. Pelayanan jalan tol gratis kalau macet, atau lubang jalan yang langsung mulus dalam semalam, itu baru kreatif.”
Dadang kembali menyeruput kopinya yang mulai hangat. “Betul. Kritik kita ini kan bukan membenci, tapi kritik yang menggelitik. Biar yang di atas sana juga senyum sambil mikir sebagaimana kita tersenyum pas dompet diperiksa petugas di pom bensin.
Di seberang jalan, razia masih berlanjut. Sementara di dalam warung Wak Dollah, asap kopi dan candaan warga justru menjadi ‘pajak hiburan’ gratis yang paling dinikmati pagi itu. Arief baru saja menyendok kuah mendoannya ketika Dadang tiba-tiba mengetuk-ngetok layar ponselnya. Di sana terpampang grafis struktur penerimaan APBN negara.
“Eh, coba kalian tengok ini,” kata Dadang sambil menyodorkan ponselnya ke tengah meja. “Di berita ini ditulis, hampir 82% pendapatan APBN kita itu disumbang dari pajak kita-kita ini rakyat biasa. Nah, yang 18% sisanya itu baru lain-lain, termasuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan hibah. Berarti, modal negara ini jalan ya murni dari keringat warga.”
Narto langsung menegakkan posisi duduknya. Rokoknya dimatikan di asbak. “Nah! Ini dia polemik yang dari dulu bikin aku gatal mau nanya. Kalau 82% sudah ditutup sama pajak rakyat, terus hasil bumi kita yang dikeruk siang malam itu ke mana? Tambang batubara, nikel, emas yang diomongin di TV itu larinya ke kantong siapa?”
Arief, yang biasanya paling kalem dan mencoba berpikir objektif, ikut mengernyitkan dahi. “Iya juga, ya. Secara konstitusi kan pasalnya jelas: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi kalau dihitung-hitung secara angka, kok kontribusi langsungnya ke APBN kalah jauh sama pajak motor matic atau pajak penghasilan buruh pabrik?”
“Nah, makanya itu!” seru Narto makin bersemangat. “Kritik kita soal razia di SPBU tadi jadi makin masuk akal. Rakyat dikejar-kejar sampai ke SPBU seolah-olah kita ini penunggak utang terbesar negara. Padahal, penyumbang utama isi dompet negara ya kita ini. Sementara pengusaha tambang yang ngeruk gunung sampai jadi lembah, pajaknya dapat tax holiday-lah, insentif-lah. Keadilannya di mana?”
Wak Dollah datang lagi membawa teko berisi air panas untuk menambah kopi Dadang yang mulai surut. Beliau tersenyum mendengar perdebatan sengit pelanggannya.
“Kalian ini kalau sudah bahas tambang, mukanya langsung berubah jadi kayak anggota DPR gagal sidang,” canda Wak Dollah. “Tapi, kalau boleh aku ikut urun rembug dari sudut pandang tukang kopi.., tapi itu nanti aja kita lanjuti,” ujar wak Dollah meninggal obrolan.
- Penulis: Tauhid Ichyar, Pemerhati Lingkungan Sosial Masyarakat
