Medan-persatuannews.com. Sebentar lagi kita akan memperingati HUT RI ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026.
Memperingati 81 tahun, usia yang seharusnya jadi bukti kedewasaan sebuah bangsa.
Tapi kita harus jujur menjawab sebuah pertanyaan, “sudahkah kita benar-benar merdeka?” Hampir setiap hari kita disuguhi berita yang memilukan. Operasi Tangkap Tangan Kepala Daerah, Jaksa, petinggi MBG, sederet pejabat harus ditangkap karena korupsi. Terkini Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah. Padahal sumpah mereka “menyebut nama Allah, mengabdi untuk rakyat”.
Namanya beda-beda. Modus-nya itu-itu juga: “penyalahgunaan wewenang, korupsi, pengkhianatan amanah”. Bagaimana bisa orang yang diberi panggung untuk melayani, justru sibuk korupsi? Bagaimana mungkin “pengayom hukum yang diciduk?”
Bagaimana mungkin seorang Bupati atau Walikota yang seharusnya jadi pelindung bagi rakyatnya malah terjerat hukum. Jika ini terus terjadi, lalu siapa lagi yang bisa kita percaya untuk mengurus negeri ini?
Mestinya di usia senja kemerdekaan ini kita bicara soal inovasi, kemajuan, dan kesejahteraan. Nyatanya kita masih bergulat dengan persoalan yang sama sejak 1945: korupsi, hukum tumpul ke atas, pelayanan publik yang menyiksa.
Buktinya nyata di depan mata.
Perhatikan antrian panjang kendaraan di setiap SPBU. BBM subsidi untuk rakyat kecil, tapi harus rebutan, harus antri berjam-jam.
Antrian itu bukan cuma soal BBM. Itu cermin. Cermin dari sistem yang belum rapi, distribusi yang tidak adil, dan negara yang belum hadir seutuhnyah untuk rakyatnya.
Ditambah lagi keresahan baru: kasus-kasus yang merusak moral bangsa seperti LGBT dan dekadensi lainnya. Sebagai orang tua, kita tentu mengkhawatirkan masa depan anak cucu kita.
Di tengah carut-marut ini, kita perlu merenung ucapan seorang putra bangsa: Tan Malaka. Beliau pernah berteriak lantang: “Harus saya katakan bahwa kita belum merdeka, karena merdeka haruslah 100 persen.”
Ini bukan sekadar kritik. Ini tamparan. Menurut Tan Malaka, merdeka bukan hanya lepas dari penjajahan fisik. Merdeka sejati adalah ketika kita punya kedaulatan penuh atas politik dan ekonomi. Ketika tidak ada lagi rakyat yang antri untuk makan. Ketika tidak ada lagi pejabat yang mengkhianati. Ketika hukum benar-benar tegak, tanpa pandang bulu.
Selama masih ada OTT, selama masih ada antrian, selama keadilan masih bisa dibeli…, maka ucapan Tan Malaka itu masih relevan. Bahkan semakin bermakna.
Baca juga :
Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat bisa tidur nyenyak. Tidak takut dengan aparatnya sendiri. Tidak antri untuk hal-hal dasar. Dan pejabatnya bekerja dengan keringat, bukan dengan kalkulator korupsi.
“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS. Ar-Ra’d : 11)
Ayat ini menampar kita. Perubahan dimulai dari diri. Dari pemimpin. Dari cara kita menjaga amanah sekecil apapun. Jelang HUT RI ke-81, ini bukan waktunya euforia semu dengan lomba panjat pinang dan umbul-umbul saja. Ini saatnya kita jujur untuk bercermin.
“Rasa keadilan di negeri ini tercabik-cabik. Negeri ini butuh lebih banyak orang jujur daripada pidato indah.
Butuh lebih banyak pelayan rakyat daripada pejabat yang minta dilayani “.
Seperti kata pepatah Minangkabau:
“Bukan salah bundo manganduang, salah dek badan nan buruak pinto.”
Bebasnya: “Bukan salah Ibu Pertiwi. Tapi kita, anak negerinya, yang belum pandai bersyukur dan menjaga amanah”.
Semoga di usia ke 81 Republik Indonesia tahun ini, kita tidak hanya bertambah tua. Tapi juga bertambah dewasa dalam tindakan. Karena seperti kata Tan Malaka, kemerdekaan itu harus 100%. Kurang dari itu, namanya masih berjuang.
- Oleh: Abdul Aziz
- Pengamat Sosial dan Lingkungan.
